Mengapa Harus Rakyat yang Menanggung Beban Kenaikan Harga Minyak Dunia?

Tak dapat dipungkiri bahwa rencana pemerintah menaikan harga BBM disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak dunia terus melonjak naik hingga kini mencapai 120 dolar/ barrel (159 liter). Konsekuensi untuk hal ini adalah membengkaknya subsidi APBN dari 126 triliun menjadi 250 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan. Tentu saja menurut pemerintah akan merugikan rakyat karena dengan kenaikan beban subsidi APBN maka alokasi anggaran untuk yang lain seperti belanja modal pembangunan, dan lain-lain akan berkurang. Akibatnya? Pertumbuhan ekonomi berjalan lamban sehingga lapangan pekerjaan tidak bertambah. Alasan kedua adalah subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pemerintah menyatakan bahwa 70% subsidi BBM selama ini hanya dinikmati 40% masyarakat yang notabene adalah orang kaya. Sehingga semestinya BBM subsidinya perlu dikurangi dan dialihkan langsung kepada masyarakat lemah lewat mekanisme yang lain. Inilah dalil rencana kenaikan BBM sebesar tiga puluh persen pada akhir Mei nanti dan di samping itu akan digulirkan program BLT (bantuan Langsung Tunai) Plus sebagai antisipasi menyokong daya beli masyarakat yang tidak mampu akibat imbas kenaikan BBM.

Kira-kira apa yang akan terjadi apabila BBM jadi dinaikkan? Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi yang memberikan data bahwa pertambahan jumlah orang miskin baru akibat dampak kenaikan BBM adalah 19,01 jiwa lebih (sehingga total menjadi 56,6 juta jiwa, versi BPS). Jumlah pengangguran terbuka bertambah 18,61 juta jiwa sehingga total menjadi 26,94 persen. Sedangkan rata-rata kenaikan sembako ialah 26,94 persen. Jelas yang paling terpukul adalah masyarakat miskin. Bayangkan dengan kenaikan rata-rata semua komoditi sehingga mereka harus menambah pengeluaran. Di sisi lain pendapatan mereka tidak akan bertambah, akibatnya biaya untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan bagi keluarga mereka juga berkurang drastis. Inilah yang menyebabkan jurang kemiskinan makin lebar dan dalam jika BBM jadi dinaikkan. Dan memang orang-orang menengah ke atas tidak akan merasakan pukulan yang berarti karena kenaikan BBM. Tapi tahukah anda berapa berapa jumlah orang miskin? Jumlah di atas adalah versi BPS, sedangkan versi Bank Dunia dengan standar penghasilan dua dolar per hari maka jumlah orang miskin lebih dari 100 juta orang.

Bagaimana dengan BLT? Belajar dari kenaikan tahun 2005 lalu di mana efisiensi penyerapan BLT menurut Dinas Sosial hanya sekitar 54,96 persen, bahkan menurut Koran Tempo seandainya BLT berjalan baik, dengan jumlah 100 ribu per bulan masih tetap tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat kecil karena minimal dibutuhkan 168 ribu per bulan hanya untuk menutupi beban kenaikan saja. Belum lagi biaya sosial yang jauh lebih mahal dari itu berupa kekisruhan dan bentrokan horizontal dalam penyalurannya. Apalagi rencana penyaluran BLT nanti akan menggunakan data BLT 2005 lalu yang kurang valid. Ini menjadi potensi konflik yang besar.

Semestinya Bukan Rakyat Yang Menanggung Beban Ini

Logika atas penolakan kenaikan BBM adalah semestinya pemerintah bisa memiliki keinginan yang kuat dan rencana yang lebih cerdas daripada sekedar solusi gampangan seperti ini. Ia menuliskan bahwa BBM saat ini terpaksa dinaikan karena rapuhnya kemampuan pemerintah dalam mengkesekusi program dan memprioritaskan kebijakan APBN yang berpihak pada rakyat. Pada tahun 2005 setelah kenaikan BBM sebesar 128 persen pada bulan Maret, pemerintah berjanji melaksanakan program-program agar dapat menghindari kenaikan BBM lagi. Yaitu upaya lifting (peningkatan produksi minyak), penghematan energi, konversi energi dari BBM ke energi alternatif. Selain itu pemerintah berjanji membangun Pembangkit Listrik yang lebih banyak menggunakan renewable energi atau batu bara. Maka di manakah semua program itu hari ini. Tentu saja sangat minim realisasi, karena jikalau itu berjalan kita tidak akan terlalu direpotkan seperti ini.

Berikutnya ialah terletak pada kemauan pemerintah mengoptimalkan sumber dayanya sehingga bisa menutupi beban berlebih di APBN karena subsidi ini. Pemerintah sebetulnya bisa melakukan dua langkah untuk penyelamatan APBN. Pertama ialah penambahan sumber pendapatan APBN, kedua ialah realokasi prioritas anggaran belanja. Yang pertama bisa berupa upaya peningkatan penghasilan dari renegosiasi kontrak-kontrak migas dan pertambangan, perbaikan nilai cost recovery perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia, pengupayaan deviden dari BUMN strategis, serta pengembalian uang negara yang dikemplang koruptor-obligor kelas kakap seperti kasus BLBI maupun koruptor lainnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, kontrak-kontrak migas dan pertambangan makin diobral murah-meriah, setelah Cepu, Natuna, terakhir kontrak LNG Tangguh, Papua yang diobral murah. Begitu pula masalah cost recovery, di mana semestinya ada efisiensi di sana yang bisa mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor migas. Pun dengan kasus BLBI yang para pelakunya seperti untouchable. Sedangkan BUMN strategis terus diobral pula, setelah INDOSAT, kini menunggu PT. Krakatau Steel dijual ke asing.

Yang kedua yaitu penghematan dan realokasi anggaran bisa berupa penjadwalan utang luar negeri atau meminta penghapusan utang haram. Karena selama ini tiap tahun puluhan triliun APBN mengalir ke sana untuk membayar cicilan utang luar negeri. Juga semestinya dana-dana APBN yang masuk ke departemen yang penyerapannya tidak jelas bahkan menjadi uang panas seperti kasus dana DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) serta pengeluaran uang dan fasilitas pejabat negara juga selayaknya dialihkan untuk subsidi bagi rakyat.

Boleh Naik Asal…

Bagaimana pun jika harga minyak dunia terus melambung tinggi kenaikan dengan proporsional adalah sebuah kewajaran, tapi tidak sekarang seperti alasan yang disebutkan di atas. Untuk hal ini pemerintah hanya pantas menaikkan harga BBM jika kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja telah terpenuhi.

Sebagai informasi, negara-negara lain saja pemerintah di sana menjaga agar BBM masih terjangkau masyarakatnya. Di Venezuela harganya hanya Rp 460/liter, di Saudi Arabia Rp 1.104/liter, di Nigeria Rp 920/liter, di Iran Rp 828/liter, di Mesir Rp 2.300/liter, di Cina Rp 5.888, dan di Malaysia Rp 4.876/liter. Rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara tersebut lebih tinggi dari kita. Sebagai contoh Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.

Kesimpulan dari pembahasan ini ialah pemerintah tidak layak menaikkan BBM saat karena itu artinya membunuh rakyat secara perlahan-lahan dengan beban hidup yang makin sulit. Dan selayaknya pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Jika BBM dinaikkan dan langkah penyelamatan APBN yang lebih cerdas tidak dilakukan. Entahlah, pemerintah masih ada atau tidak.